Panas! Denny Indrayana Menuding, Hasto Menyindir

 

ABNEWS – Tensi politik semakin panas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung bereaksi menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak dimakzulkan lantaran dituding tidak netral dalam Pemilu 2024.

Menurut Hasto, seharusnya Denny bisa bersikap intelektual menyikapi “cawe-cawe” yang dimaksud Presiden Jokowi.

“Ketika dulu ada yang mengatakan akan terjadi chaos, kemudian akan mengatakan sebelum pemilu curang, ini kan menggunakan cara pandang sendiri, termasuk Bung Denny Indrayana. Beliau ini kan sosok akademis yang seharusnya berbicara dengan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara berdasarkan perasaan apalagi berbicara mengenai pemakzulan,” tandas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Hasto menegaskan, tidak bisa memberhentikan keberlangsungan kepemimpinan Presiden Jokowi di tengah jalan. Sebab, konstitusi mengatur Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat.

”Di dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat luas, tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu tidak mudah, sehingga harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita,” ucap Hasto.

Hasto lantas menyindir salah satu partai politik yang mengalami kenaikan suara mencapai 300 persen. Karena itu, ia mengaku tak segan untuk berdebat dengan Denny Indrayana.

“Kalau bicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada 2009, ketika instrumen negara digunakan sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen,” tegas Hasto.

Diketahui sebelumnya, Denny Indrayana menuduh Presiden Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan,” kata Denny, dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Pakar hukum tata negara ini memandang, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

“Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024. Menurut Rachland, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY,” ungkap Denny.

“Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK,” sambungnya.

Oleh karena itu, Denny memandang hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Bahkan, Presiden Jokowi juga dianggap sengaja membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang akan menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

”Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu, Moeldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung,” cetus Denny.

Denny juga menegaskan, hak angket DPR diperlukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe Moeldoko yang ingin membegal Partai Demokrat.

”Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi membiarkan atau bahkan sebenarnya menyetujui langkah KSP Moeldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat?” pungkasnya. (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses