KPK Mulai Sorot Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah

 

ABNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti masalah pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaan jalan di daerah. Sebab terungkap masih banyak jalan rusak kendati telah menghabiskan banyak anggaran.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

Menurut Alex, fungsi pengawasan Kementerian PUPR sangat penting dalam berbagai pengerjaan proyek infrastruktur. Khususnya, infrastruktur jalan di daerah-daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan dan kajian KPK, masih banyak pengawas lapangan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

KPK mempertanyakan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam pengawasan kualitas jalan.

“Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan. Pertanyaan selanjutnya siapa yang menjamin atau menjadi quality assurance terhadap berbagai pembangunan infrastruktur di daerah. Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan?” ujarnya.

Kendati terdapat pengawas di lapangan, lanjutnya, namun hal itu ditengarai sebatas formalitas. Misalnya, kata dia, pekerjaan baru selesai 50 persen tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 persen. Demikian juga soal kualitas, jalan itu tidak baik tapi dinilai baik.

“Betul, dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, tapi dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja,” papar Alex.

Alex mengaku prihatin dengan pengerjaan proyek infrastruktur jalan di berbagai daerah. Alex melihat fenomena jalan rusak bukan hanya terjadi di Lampung saja. Menurutnya, ada banyak daerah yang memiliki kualitas jalan sangat buruk.

“Seharusnya jalan dengan anggaran bisa bertahan tiga tahun ternyata baru satu musim hujan sudah amblas aspalnya, misalnya seperti itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa persoalan pembangunan infrastruktur menjadi sangat krusial dalam aspek pengawasan kualitas pekerjaan dan menyangkut pertanggungjawaban anggaran. Sebab, anggaran pemerintah pusat dan daerah mayoritas diserap untuk pembangunan infrastruktur.

“Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik, maka hasil infrastruktur apa pun bentuknya itu, juga kualitasnya tidak baik selain cepat rusak,” terangnya.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung mengecek berbagai kondisi jalan di Indonesia. Bahkan Kepala negara sudah sempat mengecek langsung jalan rusak di Lampung hingga Jambi.

Sampai pada kesimpulan pemerintah pusat akhirnya menggelontorkan dana besar untuk perbaikan jalan. Untuk Provinsi Lampung pemerintah pusat mengucurkan anggaran perbaikan jalan hingga mencapai Rp800 Miliar. (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses