KPK Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pemilu 2024

 

ABNEWS– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk menolak politik uang menjelang atau saat pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, saat melangsungkan kegiatan sosialisasi menggunakan bus KPK di Lapangan Sempur yang diinisiasi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, guna memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada masyarakat dan generasi muda, (Minggu 15/5/2023).

Menurut Johanis, biasanya money politik yang disebut serangan fajar akan datang dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop atau sembako.

“Tradisi serangan fajar ini akan menghasilkan pimpinan yang hanya meningkatkan kepentingan pribadi dan golongan. Untuk menghindari hal tersebut perlu memutus mata rantai serangan fajar dengan tidak terima amplop atau sembako karena yang dirugikan adalah masyarakat dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan edukasi kepada generasi muda setempat agar dapat mempertahankan integritas dalam mengemban tugasnya di berbagai bidang di kemudian hari.

Johanis menjelaskan bahwa sebuah kabupaten atau kota yang memiliki kondisi ekonomi baik serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya baik dapat diyakini bahwa wilayah tersebut tidak terjadi korupsi. “Karena kalau ada korupsi, yakin saya kondisi ekonomi tidak akan baik dan kesejahteraan tidak akan bagus,” ujarnya.

Johanis menerangkan bahwa kehadiran KPK di tengah masyarakat merupakan amanah dari undang-undang untuk memberikan pemahaman dan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan pendidikan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

“Program jelajah negeri antikorupsi adalah salah satu cara KPK dalam rangka meningkatkan kepedulian dan nilai-nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat di Kota Bogor serta bus antikorupsi sebagai ikon pendidikan antikorupsi,” katanya.

Bus KPK yang berisi fasilitas untuk edukasi ini sudah ada sejak 2017. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim yang juga pernah bertugas di KPK mengatakan bahwa saat itu dirinya berinisiatif membentuk sebuah bus KPK untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Pada waktu itu KPK memiliki wacana akan membuka cabang di wilayah.

“Ini menjadi bagian dari pengalaman saya di KPK dahulu. Bus ini saya yang bikin pada tahun 2017 atau 2018, dahulu catnya hitam, kemudian saya tempatkan di taman pintar Yogyakarta,” ujarnya.

Dedie A. Rachim melanjutkan, “Dahulu ada wacana KPK buka cabang. Saya bilang kalau buka cabang, miniatur KPK di daerah akan memerlukan banyak sumber daya yang dibutuhkan, padahal pada saat itu yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada generasi muda untuk belajar integritas, dan meningkatkan jiwa antikorupsi.”

Dedie juga melaporkan bahwa tingkat ekonomi di Kota Bogor berada di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat.

Capaian tersebut merupakan bagian dari semangat ASN Kota Bogor para birokrat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dedie berharap kehadiran bus KPK ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang antikorupsi dan nilai integritas kepada generasi muda untuk menciptakan generasi emas Indonesia dari Kota Bogor yang memiliki sembilan nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

“Teman-teman KPK sekarang sudah menyentuh generasi muda untuk mempelajari nilai integritas dan antikorupsi karena yang penting bagi kita adalah mencegah ini. Untuk mencegah, perlu ada edukasi terkait dengan pemahaman yang basic, ya tentang integritas dan cara pencegahan money politik, supaya kita mendapatkan para pimpinan yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi sehingga kelak bisa mencetak generasi emas Indonesia,” ujar dia. (*)

Related Posts