Denny Indrayana Disarankan Kembalilah Ke Indonesia

 

ABNEWS– Denny Indrayana disarankan untuk kembali ke Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan dianggap akan lebih efektif bila berjuang langsung di Indonesia.

Demikian disampaikan mantan Pengawas RRI, Fredy Ndolu, menanggapi surat terbuka yang ditulis Denny Indrayana, melalui akun twitternya, kemarin.

“Harusnya Prof Denny balik ke Indonesia kita berjuang bersama,” tulis Fredy Ndolu.

Menurut Fredy, jika Denny Indrayana tetap berada di Australia dan terus menulis surat terbuka, hal ini justru tidak akan berjalan efektif.

“Kalau ttp di Aussy, kawatir surat cinta terbuka anda dari jauh ga ditanggapi lalu anda frustrasi hantam kromo bak drunken master,” tambahnya.

Fredy mengaku khawatir Denny justru terjebak dalam jaringan Proxy conflict yang dimainkan oleh elit-elit politik di Indonesia.

“Saya masih percaya anda ini intelektual dan mantan menteri walau posisi wakil, mampu menahan diri unt tdk memainkan narasi-narasi yang seolah olah sumber A1 dari dalam negeri,” lanjutnya.

Bahkan Fredy mengungkapkan kegelisahannya terkait Denny Indrayana.

“Kasian orang dalam bisa di tuduh bocorkan rahasia negara. Saya juga kawatir, anda terjebak dlm jaringan Proxy conflict,” lanjutnya lagi.

Sebelumnya dilansir, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menghebohkan publik dengan surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI.

Dalam surat terbuka tersebut, Denny Indrayana meminta DPR akan melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Menurut Denny, Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran konstitusi sehingga DPR dianggap perlu melakukan investigasi dengan membuat hak angket kepada Presiden.

“Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” tulis Denny dalam surat terbukanya kepada DPR, dikutip Rabu 7 Juni 2023.

Denny mengatakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi sudah layak membuatnya dimakzulkan oleh DPR.

Menurut Denny Indrayana setidaknya ada tiga pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Pertama, Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai capres. Ia mengatakan, penguasa diyakini akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2024.

Kedua, Jokowi dianggap telah melakukan pembiaran terhadap sikap Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko) yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat.

Ketiga, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.

Selain itu, Jokowi juga diduga mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun untuk mengarahkan kasus tertentu, termasuk yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.

“Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024,” ucapnya.

“Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres?” tukas dia.

Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan kebocoran informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu).

Laporan tersebut teregister dalam Laporan Polisi (LP) bernomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 31 Mei 2023. Pelapor kasus ini berinisial AWW.

Sementara itu, terlapornya adalah pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana dan pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99.

“Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Sandi menjelaskan, pada 31 Mei 2023 lalu, pelapor mengaku melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99.

Kedua akun tersebut mengunggah tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Kemudian, berita bohong (hoax), serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara.

“Dengan tindak pidana, yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” kata Sandi.

Sementara itu, kata jenderal bintang 2 ini, polisi turut memeriksa dua orang saksi berinisial WS dan AF.

Barang bukti yang didapati oleh polisi berupa satu bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flashdisk berwarna putih merk Sony 16 GB.

Sebelumnya, Denny Indrayana melalui unggahan di media sosialnya, mengklaim bahwa mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu (28/5/2023).

Dalam kicauannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya. Meski tidak menjawab dengan gamblang, ia memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” tulis Denny Indrayana.

Sementara itu, MK melalui Juri Bicara dan Ketuanya telah membantah terjadi kebocoran informasi terkait putusan perkara.

Pasalnya, perkara yang dimaksud saat itu belum sampai pada tahap pembahasan keputusan.

Untuk diketahui, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI). (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses