
ABNEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 87 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi.
“Ada 1.044 atau 87 persen koruptor yang lulusan perguruan tinggi dari total 1.200 koruptor di Indonesia,” kata Mahfud MD, di sela-sela orasi ilmiah pada Dies Natalis ke 54 Universitas Malikussaleh, di Kota Lhokseumawe, dikutip Antara, Senin (12/6/2023).
Mahfud mengatakan, persentase tersebut bukan berarti Indonesia gagal mencetak sarjana. Lulusan perguruan tinggi di Tanah Air mencapai 17,6 juta lebih, dan jika dikalkulasikan maka hanya 0,00001 persen lulusan perguruan tinggi yang tersangkut kasus korupsi.
“Artinya, jumlah tersebut sangat sedikit dengan jumlah lulusan dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan perguruan tinggi pada umumnya sudah berhasil mencetak kader bangsa dan membangun peradaban di Indonesia hingga menjadikan negara ini maju dari berbagai sektor,” katanya.
Kondisi saat ini, kata Mahfud, Indonesia sedang dilanda penyakit sangat berbahaya yakni penyakit korupsi.
Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk lebih memperkuat nilai-nilai pancasila dan mengajarkan bahwa korupsi tersebut bertentangan dengan pancasila.
“Dengan adanya perguruan tinggi, maka saya berharap agar dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi yaitu menjaga keutuhan NKRI dan memajukan peradaban bangsa,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan selamat ulang tahun ke 54 Universitas Malikussaleh.
Ia berharap dengan hadirnya perguruan tinggi di Indonesia dapat memberikan kemerdekaan dan berkedaulatan untuk membangun negeri. (*)
Related Posts
Munas VII IKA PMII Jadi Ajang Konsolidasi dan Silaturahmi Alumni
Puslatpurmar-8 Teluk Ratai Gelar Pembinaan Character Building Pelajar SMKK BPK Penabur Lampung
Kakor Lantas Polri Tinjau Kesiapan Operasi Ketupat Krakatau 2025 di Pelabuhan Bakauheni
Munas Forkonas PP DOB Lanjutkan Upaya Pemekaran Wilayah Setelah 10 Tahun Moratorium
Wali Kota Bandar Lampung Terpilih Eva Dwiana jalani Gladi Bersih di Monas
No Responses