Kejagung Usut Aliran Dana Korupsi BTS, Termasuk Pengembalian Uang Rp27 Miliar

 

ABNEWS – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut aliran uang terkait kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. PPATK turut dilibatkan dalam penelusuran itu.

Salah satu yang diusut ialah terkait uang Rp 27 miliar yang disebut-sebut diterima Menpora Dito Ariotedjo. Dito sudah diperiksa oleh penyidik Kejagung pada Senin (3/7/2023).

Kejagung menyiratkan bahwa pemeriksaan terhadap Dito bukan terkait langsung dengan kasus korupsi pengadaan BTS Bakti Kominfo. Melainkan dugaan upaya ‘pengamanan’ kasus tersebut.

Pemeriksaan Dito diduga terkait keterangan Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy yang juga tersangka dalam kasus tersebut. Irwan mengaku pernah menyerahkan uang senilai Rp 119 miliar ke sejumlah pihak untuk ‘penyelesaian’ kasus BTS ini.

Nama Dito kemudian mulai terseret. Namun disebut-sebut transaksi itu sebelum Dito menjabat Menpora. Melainkan ketika Dito menjadi staf Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto merupakan Ketua Umum Partai Golkar, sementara Dito ialah Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan organisasi sayap Golkar.

Berangkat dari hal itu, nama Airlangga pun mulai mengemuka terkait dugaan aliran dana kasus BTS.

Ketika Wartawan mengkonfirmasi soal dugaan aliran dana itu.

“Apa benar ada aliran dana ke Airlangga Hartarto?” tanya wartawan. Lantas, apa kata Kejagung?

“Aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK. Sedang dalam proses penyidikan ke mana dan bagaimana, tentu saja kami tidak bisa menerangkan dalam kesempatan ini ya, itu materi penyidikan kami,” kata Direktur Penyidikan Kejagung, Kuntadi, usai pemeriksaan Dito.

Kejagung tidak menyinggung nama Airlangga dalam jawabannya tersebut.

Terkait uang Rp 27 miliar, Dito sudah membantahnya. Ia pun menyatakan tidak mengenal para pihak yang jadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara Airlangga Hartarto belum berkomentar perihal aliran uang tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa terseretnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga merupakan kader Golkar, Dito Ariitedjo terkait dugaan aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo, menurutnya sudah diklarifikasi Senin (3/7/2023) kemarin.

“Kan sudah diklarifikasi, bahwa tidak ada dana yang mengalir ke Mas Dito, jadi apalagi yang mau di telisik?” kata Dave seperti dikutip inilah.com, Selasa (4/7/2023).

Meski begitu, belakangan diketahui bahwa dugaan transaksi itu terjadi saat Dito belum menjabat sebagai Menpora, melainkan sebagai staf Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sehingga pengusutan dugaan aliran dana itu turut menyeret nama Ketum Partai Golkar. Namun Dave dengan tegas membantah hal ini.

“Tidak ada itu, semua itu hanya tuduhan-tuduhan belaka, yang hanya tidak ada buktinya,” tegas anggota Komisi I DPR ini.

Selanjutnya, kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, mengaku menerima pengembalian uang sebesar Rp27 miliar dari pihak swasta.

Diketahui, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo yang beredar, tercantum nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diduga menerima uang dengan jumlah Rp27 miliar.

“Sudah ada yang menyerahkan kepada kami,” ujar Maqdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Menurut Maqdir, pihak yang mengembalikan uang tersebut menggunakan mata uang Dolar Amerika dan diberikan secara tunai. Rencananya, uang tersebut akan diserahkan dari pihak kuasa hukum Irwan Hermawan ke kejaksaan.

“Sekarang sudah akan kita serahkan ke kejaksaan. Rencananya hari ini,” kata Maqdir.

Maqdir enggan menyebut sosok yang mengembalikan uang senilai Rp27 miliar tersebut. Yang pasti, kata Maqdir, hal ini akan dikabarkan ke kejaksaan dalam rangka penanganan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

“Ya saya kira kalau orang sudah beritikad baik ngapain sih (selain kooperatif dengan kejaksaan), justice collaborator,” ujar Maqdir.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Salah satunya demi menggali informasi perihal uang Rp27 miliar yang disebut-sebut diterimanya dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi menyampaikan, ada dugaan aliran uang miliaran rupiah dalam BAP terdakwa Irwan Hermawan (IH), yang diberikan ke 11 nama, termasuk Dito Ariotedjo, untuk mengurus penanganan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

“Namun yang jelas, bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti, itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan. Peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan insfrastruktur BTS paket 1 sampai 5, secara tempus telah selesai,” tutur Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Irwan Hermawan merupakan Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Irwan mengaku ke penyidik memberikan Rp 27 miliar kepada Dito pada November-Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. 

Berikut rincian uang yang disebar oleh Irwan atas arahan terdakwa lain Anang Latif selaku Direktur Utama BAKTI:

1. April 2021-Oktober 2022, kepada Staf Menteri Rp 10 miliar.

2. Desember 2021, kepada Anang Latif Rp 3 miliar

3. Pertengahan 2022, kepada POKJA, Feriandi dan Elvano Rp 2,3 miliar

4. Maret dan Agustus 2022, kepada Latifah Hanum Rp 1,7 miliar

5. Desember 2021 dan pertengahan 2022, kepada Nistra Rp 70 miliar

6. Pertengahan 2022, kepada Erry (Pertamina) Rp 10 miliar

7. Agustus-Oktober 2022, kepada Windu dan Setyo Rp 75 miliar

8. Agustus 2022, kepada Edwar Hutahaean Rp 15 miliar

9. November-Desember 2022, kepada Dito Ariotedjo Rp 27 miliar

10. Juni-Oktober 2022, kepada Walbertus Wisang Rp 4 miliar

11. Pertengahan 2022, kepada Sadikin Rp 40 miliar. 

(***)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses