Jika Putusan MK Berbeda, Denny Indrayana Disebut Terancam 10 Tahun Penjara

 

ABNEWS – Denny Indrayana disebut besar kemungkinan bisa dijerat pidana sampai dengan 10 tahun penjara jika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tidak memutuskan sistem proporsional tertutup.

Hal tersebut bermula dari pernyataan mantan Wamenkumham era SBY yang menyebut mendapat informasi bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.

Pernyataan Denny Indrayana itu dilontarkan melalui akun Twitter pribadinya dan menuai berbagai tanggapan dari banyak kalangan.

Disebutkan, Denny Indrayana bisa dijerat dengan pidana penyebaran berita bohong.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Itu bisa terjadi jika kemudian MK ternyata tidak membuat putusan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Demikian disampaikan Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI), Pitra Romadoni Nasution, dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

“Apabila mahkamah konstitusi tidak memutuskan proporsional tertutup. Hukumannya penjara paling lama sepuluh tahun,” kata Pitra Romadoni.

Pitra yang merupakan seorang advokat ini juga mempertanyakan kehormatan dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu hakim MK yang mengadili sengketa sistem pemilu proporsional tertutup itu harus segera dimintai keterangan.

“Apabila terbukti ada keterlibatan para hakim MK, KPI menyarankan untuk mencopot para hakim konstitusi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Pitra meminta Polri segera memanggil Denny Indrayana terkait informasi yang disampaikannya kepada publik.

“Kami meminta Polri segera menindak lanjuti hal itu agar tidak menjadi keonaran di kalangan rakyat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan isu dan kabar yang tidak pasti,” tegasnya.

Sementara, Denny Indrayana membantah dirinya telah membocorkan rahasia negara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu tertutup.

Dalam keterangannya sebagaimana dikutip banyak media, ia mempersilahkan semua pihak mencermati setiap kalimat yang ia ucapkan.

Dia juga mengklarifikasi bahwa informasi putusan MK terkait sistem pemilu itu bukan didapat dari lingkungan MK.

Karena itu, dirinya memilih frase ‘mendapat informasi’ bukan ‘mendapat bocoran’.

Selain itu dirinya juga menuliskan ‘MK akan putuskan’ yang berarti belum diputuskan oleh MK.

“Tidak ada pula putusan MK yang bocor karena memang belum ada putusannya,” jelasnya, Selasa (30/5/2023).

Dalam pernyataannya, Denny juga tidak memilih istilah ‘informasi A1’ sebagaimana cuitan Menko Polhukam Mahfud MD.

Akan tetapi ia menyatakan bahwa informasi itu ia dapat dari ‘orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya’.

Karena itu ia meyakini bahwa informasi yang ia terima itu sangat kredibel dan patut dipercaya.

Atas alasan itu pula dirinya memutuskan menyebarluaskan informasi yang ia dapat itu kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik.

Tujuannya, agar MK berhati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.

“Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali,” lanjutnya.

Menurut Denny perlu dilakukan upaya pencegahan sebelum MK membuat putusan yang salah.

“Karena itu ruang untuk menjaga MK agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanya bisa dilakukan sebelum putusan dibacakan,” jelasnya.

Sementara banyak kalangan menilai, pernyataan Denny Indrayana justru membentuk opini yang memiliki motif dan tujuan tertentu terkait sistem pemilu 2024. (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses