Korupsi Proyek Jalan APBD Rp41 Miliar, KPK Tetapkan 10 Orang Tersangka

 

ABNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang tersangka kasus korupsi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar di Pulau Bengkalis menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2013-2015.

Para tersangka itu mulai pihak swasta, Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis dan sekaligus menahan Komisaris PT Rimbo Peraduan bernama Suryadi Halim.

“Tim penyidik menahan tersangka SH (Suryadi Halim) untuk 20 hari pertama di Rutan KPK,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).

Keterlibatan Suryadi Halim dalam kasus ini berawal saat Pemkab Bengkalis melakukan proyek pengerjaan pembangunan jalan lingkar timur. Proyek itu menggunakan dana APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 senilai Rp 203,9 miliar.

Asep mengatakan Suryadi Halim lalu berkeinginan untuk memenangkan proyek tersebut. Dia lalu menemui Herliyan Saleh yang saat itu masih menjabat Bupati Bengkalis.

Herliyan Saleh lalu memerintahkan M Nasir selaku Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis. Pertemuan itu bertujuan untuk memuluskan niat Suryadi Halim dalam memenangkan proyek tersebut.

“Ada pemberian uang sejumlah Rp 175 juta dari tersangka SH untuk MN (M Nasir) dan Syarifudin agar turut memperlancar proses pengkondisian lelang dimaksud,” ujarnya.

Uang itu menjadikan PT Rimbo Peraduan memenangkan proyek. KPK lalu menemukan adanya ketidaksesuaian volume item dengan kontrak saat proyek tersebut berjalan. Tindakan korupsi yang dilakukan Suryadi Halim itu diduga menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Akibat perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 41,6 miliar dari nilai proyek sebesar Rp 203, 9 miliar,” ucap Asep.

Suryadi Halim disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses