Hukum

ABNEWS -Bandar Lampung – Polsek Tanjung Senang berhasil mengungkap peredaran ratusan butir obat Psikotropika atau penenang dengan meringkus VK (28), warga Jati Agung, Lampung Selatan. Total 405 Pil psikotropika dengan berbagai merk disita Polisi.

VK (28) ditangkap petugas pada Sabtu (23/11/2024), sekitar pukul 03.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cempaka, Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Kapolsek Tanjung Senang, Ipda Alan Ridwan mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di sekitar lokasi tersebut.

“Saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan pelaku, kami menemukan seperangkat alat hisap sabu, 1 paket kecil sabu sisa pakai, dan ratusan pil penenang,” Kata Kapolsek Tanjung Senang, Ipda Alan Ridwan, Senin (2/12/2024).

Hasil pemeriksaan, VK (28) mengaku menjual obat penenang tersebut dengan harga yang bervariatif, mulai dari harga Rp 10 ribu sampai Rp 40 ribu rupiah perbutirnya.

Pelaku mengaku kerap menjual pil penenang tersebut kepada sesama anak Punk dan sudah menjalani bisnis haram tersebut selama 2 bulan terakhir.

“Ada 8 merk obat penenang yang kami sita, diantaranya Riklona, Resperiden, Merlopam, Atarax, Paldimex, Eoploris, Kamlet Alprazolam, dan Mersi Alprazolam,” Kata Kapolsek.

Akibat perbuatannya tersebut, Pelaku dijerat dengan pasal Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara.(ABN3)

ABNEWSCOM- Bandar Lampung – Paska pelaksanaan Pilkada Lampung 2024, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika langsung mengambil langkah tegas untuk menindak masalah-masalah yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Fokus utamanya adalah pemberantasan narkoba, korupsi, dan judi, dengan komitmen untuk menciptakan Lampung yang aman, bersih, dan bebas dari kejahatan yang merusak.

Dalam langkah awal yang signifikan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai Rp14,7 miliar dalam operasi besar-besaran selama satu bulan, dari 20 Oktober hingga 20 November 2024. Operasi ini mencatatkan 159 laporan polisi dan mengamankan 215 tersangka.

“Kami menyita barang bukti berupa 256,7 kilogram ganja, 13,7 kilogram sabu, 1.625 butir pil ekstasi, 450 butir obat berbahaya, serta 50,7 gram shinte. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba masih sangat serius di Lampung,” ungkap Kapolda dalam konferensi pers di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung.

Selain itu, indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga tengah didalami untuk membongkar aliran dana hasil kejahatan narkoba yang sering kali melibatkan jaringan besar.

Tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus besar, Polda Lampung juga menggencarkan program penindakan di lokasi rawan narkoba.

Sejumlah wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai “zona merah” peredaran narkoba telah diubah menjadi Kampung Tangguh Bebas Narkoba.

Program ini melibatkan pendekatan berbasis komunitas dengan menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

“Kami tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar pencegahan narkoba menjadi gerakan bersama. Semua elemen masyarakat harus ikut berperan,” tambah Helmy.

Kapolda Lampung menegaskan akan menindak tegas semua pelaku peredaran gelap narkoba, termasuk jika ditemukan keterlibatan aparat kepolisian.

“Tidak ada toleransi. Siapapun yang terlibat, apalagi jika itu anggota kepolisian, pasti akan kami sikat,” ujarnya Senin,2/12/2024 di Mako Polda Lampung.

Selain narkoba, fokus lainnya adalah pemberantasan korupsi dan judi. Dengan pendekatan tegas ini, Irjen Pol Helmy Santika berharap dapat merealisasikan arahan Presiden dan Kapolri untuk menjadikan Lampung sebagai wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman kejahatan.

Komitmen ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Lampung. Dengan tindakan tegas terhadap narkoba, korupsi, dan judi, Polda Lampung menargetkan terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.(ABN3)

ABNEWSCOM- LAMPUNG -Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah mengerahkan sebanyak 1.229 personel dari berbagai satuan untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Lampung.

Pasukan ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah sesuai dengan rayonisasi untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh provinsi.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika secara langsung memimpin pergeseran pasukan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengamanan akan dilakukan di 13.282 TPS yang terbagi dalam beberapa kategori kerawanan.

Sebanyak 13.282 TPS diklasifikasikan sebagai kurang rawan, 12.587 TPS masuk kategori rawan, 589 TPS sangat rawan 75 TPS, dan 21 TPS khusus, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, dan wilayah relokasi bencana.

“Klasifikasi ini berdasarkan potensi konflik, dinamika sosial, dan kondisi geografis TPS,” ujar Kapolda.

Untuk TPS kurang rawan, jumlah personel akan disesuaikan dengan ketersediaan di masing-masing wilayah.

Sementara itu, TPS rawan dan sangat rawan akan mendapat pengamanan lebih ketat karena memiliki potensi kerawanan lebih tinggi, termasuk kondisi medan yang sulit diakses.

Kapolda menegaskan bahwa setiap personel harus menjaga netralitas dan profesionalisme selama bertugas.

“Netralitas Polri menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kredibilitas dan kelancaran Pilkada ini. Sinergitas dengan berbagai pihak juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Selain itu, TPS khusus akan mendapat perhatian lebih karena melibatkan populasi pemilih yang membutuhkan pendekatan pengamanan berbeda.

Polda Lampung memastikan pengamanan mencakup seluruh TPS, termasuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Lampung mencapai 6.526.960 orang. Polda Lampung terus berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya Pilkada Serentak 2024.

Dengan eskalasi kerawanan yang diprediksi meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, Polda Lampung berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara maksimal guna memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung aman, tertib, dan lancar.

KABIDHUMAS POLDA LAMPUNG
Kombes Pol Umi Fadilah Astutik S.Sos.S.I.k.M.Si.,
Email: humaspoldalampung@gmail.com
Twitter: @humaspoldalpg
FB: humas_poldalampung
IG : @humas_poldalampung

ABNEWS.COM – BANDAR LAMPUNG
Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Proyek (Formaki) Lampung mendesak mengaudit dan memeriksa anggaran proyek Bangunan Dinding Penahan Sampah di TPA Bakung, Kota Bandar Lampung.

Pasalnya, proyek yang dibiayai APBD Pemkot Bandar Lampung tahun anggaran 2024 senilai Rp4,5 milyar ditengarai hasilnya diduga tidak sesuai dengan nilai kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandar Lampung dengan CV. Naufal Berkarya selaku kontraktor pelaksana.

“Kami mendesak APH segera turun tangan melakukan audit investigasi dan pemeriksaan terhadap alokasi anggaran dan realisasi pekerjaan proyek tersebut” tutur Ketua LSM Formaki, Angga Wijaya, pada Senin (11/11/2024).kepada Abnews.com

Dijelaskan Angga, bahwa bangunan Tembok beton setinggi 9 meter dengan panjang 30 meter yang dibangun untuk menahan sampah di TPA Bakung dinilai menggunakan anggaran yang terlalu besar dan diduga tidak sesuai dengan hasil fisiknya.

Selain itu, tembok penahan sampah yang dibangun sebagai pengganti tembok lama yang ambruk akibat tidak kuat menahan beban, sehingga menurut Angga jika dibuat sama berpotensi akan bernasib sama roboh kembali, terlebih tembok berbatasan dengan komplek perumahan.

“Semestinya dengan dana sebesar itu tidak lagi membuat seperti yang lama tidak memiliki kekuatan dan tanpa lapisan setruktur tambahan sebagai penahan atau penyangga” ujar Angga.

Diketahui, proyek yang selesai dibangun pada November 2024 ini dikerjakan oleh kontraktor CV. Naufal Berkarya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. M. Hasan No. 15/61, Kota Bandar Lampung dengan nilai kontrak Rp. 4.891.244.664,94.

“Jika dilihat dari hasilnya baik kualitas dan kuantitas kami menduga ada indikasi meraup keuntungan yang berlebihan” katanya.

Selain tanpa kontruksi penahan di bagian bawahnya, menurut angga pada bagian sambungan beton paling bawah terlihat ada potensi patahan yang rentan patah. “Dikhawatirkan fungsi ketahanan didinding tidak lama dan berpotensi mudah roboh” tutur Angga.

Menurutnya, anggaran 4,8 Milyar tersebut terlalu tinggi dan mengandung unsur kemahalan harga pekerjaan. “Tidak mencerminkan efesiensi anggaran” tandas Angga.

Untuk itu, ia meminta APH segera menyelamatkan uang rakyat yang digelontorkan untuk membangun proyek yang hasilnya diduga bakal mubazir tersebut.(ABN3)